KARENA BELAJAR ILMU KOMUNIKASI

Karena belajar Ilmu Komunikasi, saya layak tidak mempercayai setiap propaganda, kampanye, atau apapun namanya.

Semua pendobosan dengan media luar ruang, koran, radio dan televisi, tidak akan ada pengaruhnya pada alam pikiran saya yang dibentuk oleh realitas. Lebih jauh saya menganut “kredo” yang biasa digunakan untuk pendidikan kepublikan dalam kegiatan media watch: jangan mau bertindak yang disebabkan oleh propaganda. Alam pikiran harus dipelihara dari penetrasi anasir propaganda, agar tindakan bersifat otentik dari kesadaran akan realitas.

Untuk urusan pemilu sekarang, saya berusaha untuk mengenali dunia faktual dari setiap manusia yang diajukan oleh parpol sebagai calegnya. Jika dia sudah duduk di DPR/DPRD periode sebelumnya, dan sekarang lupa berdiri alias ngotot tetap duduk disitu, saya perlu mengingat-ingat apa saja yang sudah dikerjakannya, sejauh mana signifikan pada dunia ideal yang saya bayangkan. Kalau orang bersangkutan tidak melakukan apa pun yang relevan, segera dia saya singkirkan dari alam pikiran saya.

Untuk tingkat lokal, ada yang pernah saya baca berita (fakta dirinya) tentang peranannya yang signifikan bagi publik melalui aktivitas sebagai anggota DPRD. Tapi sayangnya yang bersangkutan tidak ada dalam daftar untuk dapil permukiman saya. Sedang caleg yang masih kepingin tetap duduk-duduk di Senayan sana, rasa-rasanya tidak ada yang meninggalkan kesan bahwa dia telah berbuat yang signifikan bagi publik di daerah sini atau dalam bidang yang saya geluti. Dia baru muncul di dapil hanya selama kampanye.

Dengan begitu saya harus menujukan perhatian pada caleg yang belum pernah di “office” itu sebelumnya. Tentunya hanya yang saya kenal perlu saya nilai: apa yang pernah dilakukan dalam kehidupan publik? Semoga akan saya temukan aktivis sosial yang keberadaannya signifikan bagi publik.

Kalau tidak pernah aktif secara publik, artinya mungkin sebagai pelaku profesi bersifat teknokratis (tidak punya peran melampaui profesi teknis), atau bahkan tidak punya peran publik apa pun jua sebelumnya? Yah, setidaknya perlu saya kenal karakternya.

Inilah kriteria paling sederhana yang saya bayangkan. Dalam negasi: Jika dia laki-laki, bukan penganut poligami. Bagi saya dia tamak dan pelit, sebab mendapat 2 atau 3 perempuan (kalau berbini 2 atau 3), sementara hanya memberikan separuh atau sepertiga dirinya (kalau bisa adil) untuk masing-masing isterinya. Jika perempuan, saya menolak caleg yang mau menjadi isteri kedua atau seterusnya. Sebab telah rela didominasi laki-laki di satu pihak dan menyakiti perempuan lain pada pihak lain, bagaimana saya akan percaya bahwa dia akan membela pihak tertindas? Sebaliknya akan saya pujikan perempuan yang tegas menceraikan suaminya yang poligami.

Simpel banget ya? Habis saya tidak dapat menilai karakter, sebab saya tidak mungkin membuat tes kepribadian pada para caleg itu. Jadi yang teraktualisasi secara sosial sajalah yang bisa dijadikan kriteria.

Setingkat di atas itu, akan saya identifikasi caleg yang aktual dan potensial berorientasi multikultural, karena dunia ideal yang bayangkan memerlukan aktor publik semacam itu. Jadi vote saya berikan pada beliau. Negasinya, bisa disimpulkanlah.

Kalau sama sekali tidak saya kenal? Lha, bagaimana saya mempercayakan suara saya, kendati nilai vote-nya cuma satu, saya tidak rela memberikannya. Untuk memberikan pada parpol? Biar hangus deh. Terlebih pada parpol yang kampanyenya besar-besaran di media, khususnya televisi. Mending saya berikan vote saya kepada parpol yang sedemikian kerenya, sampai tidak punya caleg di dapil tempat saya mencontreng. Ini sedekah politik namanya.

Begitulah wangsit yang saya dapatkan. Jadi tidak golput ‘kan? Saya mendengar Majelis Ulama Indonesia. Sungguh.

Mohon perhatian,

Tulisan Dedy Nurhidayat tentang Teori-teori Kritis saya tempatkan pada halaman tulisan kolega dalam format pdf, dengan begitu akan lebih praktis untuk dibuka.

TULISAN KOLEGA

Saya menaruh tulisan kolega saya berkaitan dengan kajian komunikasi/media umumnya dan jurnalisme khususnya di halaman ini.

Silakan klik di halaman  –> tulisan kolega –>

Soal ini sudah pernah saya angkat dalam pertemuan diskusi dengan sejumlah editor suatu koran utama terbitan Jakarta. Tetapi rupa-rupanya sama sekali tidak ada pengaruhnya, sebab koran itu tetap saja membuat pemberitaan dengan cara yang sama. Dicuekin, mungkin karena para editor menganggap yang dijalankan selama ini dianggap sudah benar. Mau apa lagi?

Jadi lebih baik saya berbagi dengan Anda. Mungkin terlewatkan dari perhatian Anda. Setiap kali polisi berhasil menangkap penjual atau menggrebek pabrik narkoba, media massa memberitakannya. Tentu saja sukses itu perlu diketahui khalayak. Tetapi perlu disikapi cara media, koran maupun televisi, terlebih pemberitaan dari desk kota/metropolitan. Berbagai kajian tentang jurnalisme menunjukkan kerja jurnalis yang embeded dengan polisi (sebagaimana lazimnya city reporter) sangat mudah membuat jurnalis menjadi bagian perkomplotan dalam dunia kepolisian dan “mafioso”.

Coba perhatikan, berita berdasarkan sumber kepolisian, media biasanya memberitakan nilai ekonomi dari narkoba (ekstasi seharga sekian puluh miliar; atau bahan pembuat kalau sudah jadi ekstasi atau sabu-sabu bernilai sekian miliar).

Menimbulkan tanda-tanya, bagaimana polisi dapat menetapkan harga pasar/ekonomi (market price) sesuatu barang kejahatan/terlarang? Narkoba tidak sekadar barang ilegal, seperti komoditas yang tidak berijin atau tidak bayar cukai. Jadi tidak ada logika kerugian atau keuntungan ekonomis. Jika menyangkut bahan psikotropika kimiadasar untuk pembuatan ekstasi/narkoba, sepanjang barang legal memang ada harga pasarnya. Tetapi setelah menjadi ekstasi hanya ada harga di pasar kejahatan.

Dengan menunjukkan nilai ekonomi atas narkoba versi polisi, dapat menjadi sumber dalam penentuan “harga pasar” komoditas. Sekian puluh kg ekstasi berharga sekian puluh miliar rupiah. Begitu, seperti pemberitaan harga tomat bulat, kol gepeng, cabe kriting dan semacamnya.

Pemberitaan dengan menekankan pada nilai ekonomis dari kejahatan narkoba, pada satu sisi menunjukkan polisi dan media massa melihat kejahatan narkoba ini hanya sebagai fenomena ekonomi. Pada sisi lain, akan mengggiurkan warga yang sedang mengalami kesulitan ekonomi, atau orang yang memang tamak untuk mendapat hasil dengan jalan pintas.

Apa yang perlu dilakukan media? Pertama, jurnalis perlu tahu dan dapat membedakan barang legal, ilegal dan terlarang. Barang terlarang bukan komoditas yang memiliki market price, sebab hanya berada di wilayah “pasar” kejahatan. Kedua, dalam konteks upaya gerakan anti narkoba, dari sukses polisi, kiranya media dapat menunjukkan masalah kerugian masyarakat jika ekstasi sampai beredar.

Penyeludupan atau produksi sekian puluh kilo dalam pengonsumsian per sekian gram, digunakan sekian ribu orang. Frekuensi penggunaan, jumlah pengguna yang terdampak, dan implikasinya terhadap kerusakan fisik personal dan masyarakat misalnya, lebih memiliki signifikan. Signifikansi ini bagi khalayak karena setiap kali diingatkan dengan dampak kerusakan dari narkoba; dan bagi polisi untuk selalu ingat pula bahwa keberadaannya bukan sekadar untuk menghentikan pasar ekonomi kejahatan, tetapi melindungi warga.

Karenanya walaupun polisi begitu bangga dengan sukses mengekspos keberhasilan menggagalkan arus ekonomi di pasar kejahatan, media lebih berguna jika menempatkan fokus pemberitaan pada keberhasilan menghentikan peredaran narkoba. Sekaligus mengawal agar barang terlarang yang sudah disita, tidak sampai keluar lagi dan masuk ke pasar kejahatan.

City editor perlu agenda untuk menelisik kemana saja barang-barang kejahatan itu selama, dan sesudah penjahatnya diadili. Artinya sukses polisi menangkap dan menyita, perlu disertai dengan kepastian bahwa ada penjahat yang dihukum, dan barang kejahatan dimusnahkan. Dengan kata lain, dalam agenda editor, frekuensi berita penangkapan dan penyitaan harus identik dengan frekuensi berita penghukuman dan pemusnahan. (Februari 2009, Ashadi Siregar)

Berikut pertanyaan kritis dari seorang mahasiswa, disertai jawaban saya. Pertanyaan dan jawaban, saya harap dapat menggugah pemikiran/diskusi lebih lanjut.

From:    “Adityo Kusnadi” <pijarpatricia@gmail.com>
Ada dua hal yang ingin saya tanyakan kepada Bang Hadi :

1. Mengenai kasus 4 Mata Tukul Arwana yang sempat diStop penayangannya karena dianggap telah melanggar kode etik penyiaran. Kabarnya 4 Mata tidak lagi boleh tayang karena kasus tersebut. Lembaga penyiaran telah menghentikan program ini. Namun saya tidak mengerti apakah program itu benar-benar dihentikan, karena satu bulan kemudian Trans7 menampilkan tayangan yang tidak berbeda dengan 4 mata walau hanya judulnya yang berubah “Bukan 4 Mata”.
Yang ingin saya tanyakan apakah Lembaga penyiaran benar-benar tidak menghapus muatan program acara itu?? Apakah Lembaga penyiaran “hanya” melarang penayangan kembali “4 MATA”? sehingga kemudian Trans7 bisa menayangkan kembali dg embel-embel 4mata (Bukan 4 Mata). Apakah begitu mudahnya hukum di Negeri kita ini diakali??

2. Yang kedua ini mengenai media. Seperti yang kita tahu bahwa media adalah pemantau kekuasaan, kekuasaan itu bisa Pemerintah, pers, tentara, agama dll. Tapi apakah media di Indonesia juga melakukan pemantauan terhadap media lain?? Sejauh yang saya ketahui media di Indonesia tidak melakukan pemantauan terhadap media lain. Misalnya adalah ketika pemimpin umum grup jawa pos dituduh melakukan tindakan korupsi, menggelapkan pajak dll sejumlah media lain tidak ada yang mengekspos berita tersebut. Saya pernah mendiskusikan hal ini kepada mbak hayu, dan mbak hayu berkata bahwa jika media lain turut memberitakan kasus tersebut maka media itu nantinya akan dianggap melakukan penjatuhan terhadap media jawa pos itu. Pemberitaan terhadap media lain di Indonesia dianggap merupakan persaingan, dan menurut
mbak hayu media-media di Indonesia lebih menjaga kehormatan media lain daripada harus dituduh melakukan penghinaan terhadap media itu.
Namun dari apa yang saya pernah baca di sebuah blog (andreasharsono.blogspot.com) bahwa media juga harus melakukan pemberitaan terhadap media lain yang melanggar hukum terlepas dari apakah itu merupakan bentuk persaingan atau tidak. Karena sebuah pemimpin umum surat kabar haruslah tetap dianggap sebagai warga Negara biasa, warga Negara yang bisa melakukan tindakan melanggar hukum. Apabila di Indonesia sudah melakukan hal tersebut maka menurut Andreas Harsono kebebasan pers di Indonesia ini sudah benar-benar terwujud.
Media yang melakukan pemberitaan terhadap kalangan pelaku media baik itu pelaku dari media lain maupun dari medianya sendiri akan bisa
meningkatkan kredibilitas media tersebut. Media akan melakukan pemberitaan sesuai fakta yang ada dan tidak saling menutup-nutupi.
ADITYO KUSNADI
ILMU KOMUNIKASI 2006
21813

Ashadi Siregar to <pijarpatricia@gmail.com>

JAWABAN untuk pertanyaan 1:
Pada prinsipnya pelarangan penyiaran adalah pembredelan. Jadi pada wilayah etika media, tidak boleh ada pelarangan. Bagaimana kalau dianggap sebagai pelanggaran hukum? Setiap pelanggaran hukum, berkait dengan UUPidana, diajukan ke pengadilan.
Jadi posisi KPI memang tidak jelas, apakah sebagai instansi pengatur penggunaan frekuensi yang menjadi dasar dalam perijinan lembaga penyiaran, ataukan sebagai instansi yang mengawasi konten penyiaran. Pada posisi pengawasan konten, harus jelas apakah dari sisi norma etika, ataukan dari sisi hukum. Jika etika, sanksinya bersifat moral, sedang dari sisi hukum berarti KPI sebagai pembantu polisi.
Dengan begitu pelarangan siaran 4mata tidak punya dasar hukum, hanya bersifat etis. Untuk pelanggaran etika, selama dia tidak mengulang acara atau membuat acara dengan konten yang sama seperti dalam acara yang bermasalah, tentunya dapat tetap menyiarkan. Kelihatannya stasion itu menerima teguran KPI, untuk mengingatkan kepada khalayaknya, dengan menyebutkan acara berikutnya sebagai ‘bukan 4 mata’.

JAWABAN untuk pertanyaan 2:
Masalah hukum dalam pemberitaan berpatokan pada norma “azas praduga tidak bersalah”. Setiap orang yang belum sebagai tersangka.harus diasumsikan tidak bersalah. Kapan mulai dapat diberitakan dalam konteks hukum? Jika sudah berada dalam wilayah hukum, yaitu person bersangkutan sudah disidik oleh instansi berwenang. Urutannya adalah: disidik–> dari titik ini media dapat memberitakannya, untuk seterusnya pemberitaan harus jelas apakah person kemudian diajukan sebagai tersangka atau tidak. Jika tidak, ybs dianggap tidak bersalah, pemberitaan harus menjelaskan kepada khalayak posisinya. Sebaliknya, jika menjadi tersangka, media memberitakannya secara fair (keseimbangan dan tidak berpihak dalam menghadapi materi tuntutan dan pembelaan). Jika kemudian divonis tidak bersalah, media harus pula memberitakan dengan memperjelas posisi person tsb.
Jadi seluruh paradigma dalam pemberitaan masalah hukum, haruslah melihat setiap manusia tidak bersalah sebelum dinyatakan (vonis dalam istilah Indonesia, sentenced dalam istilah Inggeris) bersalah.
Bagaimana jika vonis dikeluarkan oleh peradilan sesat? Ada 2 macam peradilan sesat:
1) Peradilan sesat sebagai proses dan vonis yang mengabaikan kebenaran, menyatakan seseorang tidak bersalah sebagai bersalah. Untuk itu media yang melakukan sendiri investigasi mencari kebenaran, harus melakukan advokasi terhadap person bersangkutan. Person haris menerima keadilan yang menjadi haknya.
2) Peradilan sesat sebagai proses dan vonis menyatakan tidak bersalah person yang didakwa bersalah. Di Indonesia peradilan sesaat tipe 2) ini lebih sering terjadi, yaitu untuk kasus korupsi. Seperti halnya menghadapi setiap peradilan sesat, media juga harus melakukan advokasi, hanya saja bukan untuk person ybs, melainkan untuk publik guna menegakkan kebenaran dan rasa keadilan dalam kehidupan publik.
Untuk “kasus” pimpinan JP, perlu dipelajari, apakah ybs sudah diusut oleh instansi perpajakan dan kasusnya sudah diteruskan kepada instansi penyidik. Kalau belum, lebih baik masyarakat khususnya media tidak mempergunjingkan. Gossip tidak masuk kedalam wilayah jurnalisme publik. Gossip biasanya  hanya untuk kasus privat selebriti dalam infotainment (jurnalistik hiburan).

Media massa – kebebasan pers – hak azasi manusia, merupakan kajian mengenai keberadan media pers/jurnalisme dalam kerangka kebebasan pers. Kebebasan pers sebagai landasan dalam kehidupan publik hanya dapat ditempatkan dalam landasan hak azasi manusia. Permasalahan yang mendasari kajian ini adalah sejauh mana konsep-konsep Hak Asasi Manusia yang bersifat universal berlaku dalam penyelenggaraan Sistem Pers.

Lebih jauh dapat dilihat pada halaman: 09_MEDIA – HAM

JURNALISME, PUBLICSPHERE DAN ETIKA: Suatu Proses Produksi Makna dalam Kerja Jurnalisme

Kerja jurnalisme dapat bergerak seputar aspek teknikalitas, biasa disebut sebagai proses jurnalistik. Kerja semacam ini sekadar menyampaikan fakta dalam bentuk berita (sebagai jurnalisme fakta), dapat berupa informasi publik, bahkan mungkin saja informasi privat semacam kawin-cerainya artis. Tetapi dalam epistemologi jurnalisme, ada tuntutan yang lebih, yaitu penyampaian informasi sebagai wacana yang memiliki makna publik. Sekilas kerangka konseptual untuk kerja jurnalisme makna ini dapat dibaca dalam halaman blog ini.

SILAKAN KLIK HALAMAN: 08_KERJA JURNALISME

Cukup lama saya mengasuh mata pelajaran Etika Komunikasi. Saya tempatkan di blog ini berkas Rencana Program dan Kegiatan Pembelajaran Semester (RPKPS) ETIKA KOMUNIKASI yang selama ini saya gunakan di Jurusan Ilmu Komunikasi, kiranya ada diantara rekan pengajar yang sudi berbagi untuk mengembangkan materi pembelajaran ini.

Silakan klik di navigasi bertajuk: 06_BAHAN KULIAH

ARTIKEL RELEVAN DARI KORAN/MAJALAH DITERBITKAN SEBAGAI BUKU: